Warning: curl_init() has been disabled for security reasons in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1055

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1082

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1083

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1085

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1086

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1087

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1088

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1089

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1092

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1099

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1100

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1116

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1135

Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1139

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1149

Warning: curl_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php on line 1150

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mappijat/public_html/wp-includes/class-http.php:1055) in /home/mappijat/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
MAPPI-JATIM » Kebijakan http://www.mappijatim.or.id Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Thu, 11 Oct 2018 03:54:25 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v= Peran Penilai di Pasar Modal http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/peran-penilai-di-pasar-modal.html http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/peran-penilai-di-pasar-modal.html#comments Thu, 06 Oct 2016 02:16:16 +0000 mappijatim http://www.mappijatim.or.id/?p=10474 Read more »]]> PENILAIAN di lingkungan Pasar Modal diatur dalam Pasal 64 ayat 1 huruf c UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 56 ayat 1 huruf c PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dimana Penilai merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang bertugas melakukan penilaian secara objektif dan wajar atas asset perusahaan dan wajib terdaftar di Bapepam

Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian di Pasar Modal
Dalam melakukan Penilaian di bidang Pasar Modal, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.  Kegiatan penilaian properti, antara lain:

  1.     penilaian real properti;
  2.     penilaian personal properti;
  3.     penilaian kewajaran atas nilai transaksi;
  4.     penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
  5.     penilaian pengembangan properti;
  6.     penilaian aset perkebunan;
  7.     penilaian aset perikanan; dan
  8.     penilaian aset kehutanan.

Penilai yang dapat melakukan kegiatan Penilai
properti hanyalah Penilai yang memperoleh STTD A
atau STTD AB

b.  Kegiatan penilaian usaha, antara lain:

  1.     penilaian perusahaan dan atau badan usaha;
  2.     penilaian penyertaan dalam perusahaan;
  3.     penilaian aktiva tak berwujud;
  4.     pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
  5.     penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha; dan
  6.     penilaian kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu
  7.     kegiatan atau suatu peristiwa tertentu.

Penilai yang dapat melakukan kegiatan Penilai
Usaha hanyalah Penilai yang memperoleh STTD B
atau STTD AB

Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang memiliki Penilai terdaftar di Bapepam dan LK, wajib memiliki dokumen pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan dan senantiasa menerapkannya dalam setiap pelaksanaan penilaian di Pasar Modal.

Pedoman pengendalian mutu tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

  • pedoman penerimaan dan penolakan klien;
  • kebijakan kepastian mutu dan etika;
  • pedoman manajemen risiko;
  • pengendalian mutu pekerjaan penilaian;
  • pedoman independensi;
  • penelaahan mutu, dan
  • prosedur penilaian.
]]>
http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/peran-penilai-di-pasar-modal.html/feed 0
Buang Stigma ‘Angker’, Reformasi Pelayanan dan Keterbukaan di BPN http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/buang-stigma-angker-reformasi-pelayanan-dan-keterbukaan-di-bpn.html http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/buang-stigma-angker-reformasi-pelayanan-dan-keterbukaan-di-bpn.html#comments Sat, 05 Mar 2016 13:37:21 +0000 mappijatim http://www.mappijatim.or.id/?p=10130 Read more »]]> Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria, Tata Ruang dan BPN

Presiden Jokowi kembali menghidupkan Kementrian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama belasan tahun, masalah agraria (pertahanan) menjadi momok di Tanah Air yang tak jarang berakhir dengan pertumpahan darah. ‘Komandan pertanahan’ yakni Menteri Ferry Mursyidan Baldan dituntun melakukan banyak perubahan, termasuk mengubah stigma ‘angker’ yang selama ini melekat pada BPN.

Menteri Ferry menuturkan, 70% perhatiannya saat ini adalah untuk membenahi pelayanan pertanahan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun politisi Partai Nasdem ini yakin perlahan stigma ‘angker’ itu akan hilang. Meski baru seumur jagung, beberapa langkah positif sudah ia lakukan, baik di internal BPN maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.

Apa target yang akan dicapai Ferry Mursyidan Baldan? Berikut wawancaranya:

Akhir 2014, Anda dipercaya Presiden Jokowi untuk memimpin Kementerian Agraria, Tata Ruang dan BPN. Berat bagi Anda memulai kementerian yang selama tiga presiden ditiadakan?
Enggak juga. Pertama karena sepanjang saya di DPR (Komisi II) saya bermitra dengan BPN. Kedua begitu ada kata ‘tata ruang’, saya tahu bahwa selama ini masalah pertanahan ini tidak match dengan tata ruang. Sehingga ini menjadi filter bagi saya memimpin kementerian (terutama BPN), jika tidak boleh sembarangan menyertifikatkan tanah kalau tidak sesuai dengan tata ruang, misalnya lahan pemukiman yah untuk pemukiman.

Ketika di DPR Anda menjadi pihak yang mengkritisi BPN, sekarang melihat BPN seperti apa? Angin segar apa yang dibawa ke BPN?
Memang saat itu saya mengkritisi mewakili masyarakat sehingga masyarakat ngomong apa soal BPN. Dari itu saya simpulkan sebenarnya BPN ini tugas dan fungsinya adalah pelayanan, awal-awal saya menjabat saya declare pelayanan Sabtu-Minggu serta keterbukaan, membuka diri kepada masyarakat. Mulai dari hal-hal yang ringan tapi mendasar, ini untuk membuka maindset pegawai yang ada di kita.

Pelayanan Sabtu-Minggu bisa mengubah stigma ‘angker’ yang melekat di BPN?
Pelayanan Sabtu-Minggu ini tantangan buat kita, agar masyarakat lebih kenal BPN dan kementerian. Selama ini memang bicara kantor BPN, hampir-hampir masyarakat tidak berani (masuk), takut, (identik) ribet, lama dan mahal. Bahkan orang tidak percaya (kepada BPN). Enggak masalah dikritik awal-awal kita rintis, kita ibarat bayi mau suntik imunisasi kemudian demam dan lain-lain.

Pelayanan Sabtu-Minggu, bisa ngapain saja masyarakat ke BPN?
Kita buka mulai dari jam 09.00-2.00, bisa mengurus segalanya. Mulai sertifikat tanah, Hak Guna Usaha (HGU), pecah sertifikat, perpanjangan dan lainnya. Masyarakat mau tanya progres berkas mereka sejauh mana, kenapa lama, konsultasi, tanya apa pun terkait tupoksi BPN silakan, bebas. BPN membuka pintu lebar-lebar tujuannya agar masyarakat merasa terundang, santai saja, lagi pula hari minggu. Pegawai kami akan layani masyarakat langsung tanpa perantara.

Ada rencana pengurangan berbagai pungutan atau biaya di BPN?
Dalam pelayanan di BPN saya melihat dua, pertama kerumitan dan kedua pembiayaan. Makanya saya merevisi satu Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyederhanakan jenis pengutan. Nantinya masyarakat yang datang ke BPN akan tahu berapa biaya balik nama satu lahan atau rumah, berapa biaya perpanjangan HGU, pecah sertifikat atau menaikkan status tanah berapa.

Untuk kerumitan di BPN, solusi yang Anda tawarkan bagaimana?
Dasarnya adalah masyarakat dalam hal pelayanan tidak mau dibuat ribet, dibikin rumit. Saya contohkan biaya balik nama itu berapa sih? Enggak mahal, misalnya biaya administrasi Rp 50 ribu, kemudian masyarakat disuruh lengkapi fotocopy ini itu, tambah biaya materai, totalnya mungkin Rp70 ribu. Beda dengan biaya balik nama Rp 100 ribu tapi masyarakat tidak direpotkan, karena pegawai kita yang bekerja. Kalau Rp 70 ribu ribet karena banyak embel-embelnya, pasti akan dipilih yang Rp 100 ribu, tapi duduk dengan tenang.

Bagaimana dengan petugas loket BPN di seluruh Indonesia? Ada treatment bagi mereka untuk melayani masyarakat?
Penanganan di loket adalah penerima berkas menjadi kunci di BPN, jangan pernah memproses berkas yang belum lengkap karena kita ketempuhan. Kalau sudah lengkap baru kawan-kawan di BPN akan memproses. Mereka sekali datang, ada satu tarif dan sekali lagi datang mereka datang untuk ngambil sertifikat. Pegawai di kita yang jalan, bukan masyarakat yang ke sana kemarin, petugas kita cukup bilang dua hari lagi datang ke BPN. Kan enak kalau begitu.

Satu hal lagi yang menyelimuti masalah pertanahan di Tanah AIr, yakni banyaknya konflik kepemilikan tanah. Bagaimana BPN menyikapi hal ini?
Ketika ada konflik dan sengketa kita harus melihat sejarah dari tanah itu. Tidak bisa mengusir kepada orang yang lebih berhak atau orang yang lahir dan tinggal disitu. Hal tersebut juga berlaku di wilayah transmigrasi. Sehingga antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli bisa mendapatkan pengakuan yang adil dan legal atas tanah.
Dalam hal ini negara harus hadir untuk memastikan bahwa keberadaan tanah di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan rasa keadilan. Semua permasalahan tanah yang ada harus segera diselesaikan. Karena persoalan tanah adalah masalah sosial, harus menjadi sesuatu yang membuat masyarakat semakin bermartabat dan terakui secara sosial.

Citra BPN juga buruk karena ada mafia tanah. Menghilangkan itu dari BPN bagaimana, ini sudah melekat cukup lama?
Saya buka ini kantor untuk masyarakat, secara langsung atau tidak, keterbukaan yang saya bangun. Ada pelayanan yang kurang saya buka SMS dan twitter, banyak orang bisa mengadu ke saya, segala macam ke saya soal pertanahan termasuk soal itu. Ini menurut saya paling efektif, biasa lah namanya lembaga ada yang mengawasi, mengontrol dari masyarakat. Makanya saya tidak men-judge anak buah (soal mafia tanah), kalau memang ada saya akan ricek, klarifikasi dahulu, masalahnya di mana, siapa tahu bisa diselesaikan.

]]>
http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/buang-stigma-angker-reformasi-pelayanan-dan-keterbukaan-di-bpn.html/feed 0
“Lakukan Pekerjaan dengan Ikhlas dan Istiqomah, Hasilnya Pasti di Luar Dugaan” http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/lakukan-pekerjaan-dengan-ikhlas-dan-istiqomah-hasilnya-pasti-di-luar-dugaan.html http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/lakukan-pekerjaan-dengan-ikhlas-dan-istiqomah-hasilnya-pasti-di-luar-dugaan.html#comments Fri, 27 Feb 2015 16:25:48 +0000 mappijatim http://www.mappijatim.or.id/?p=7815 Read more »]]> R Soeroso, Dirut Bank UMKM Jatim

MAPPI Jatim – Warga Jawa Timur tentu tidak asing lagi dengan nama Bank UMKM Jawa Timur atau yang dulunya bernama Bank BPR Jatim. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim ini memang berhasil membukukan kinerja moncer dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak bisa dipungkiri kemajuan tersebut tidak terlepas dari tangan dingin R. Soeroso yang sejak April 2010 dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama BPR.

Bahkan jika pada umumnya kebanyakan BPR sulit mengakses sumber dana utk pengembangan usahanya, hal tersebut tidak berlaku bagi Bank UMKM Jawa Timur yang seolah bisa dikatakan ‘kebanjiran’ dana.

Betapa tidak, tercatat tidak kurang dari tiga lembaga perbankan, seperti Bank BNI 1946, Bank CMB Niaga, Bank Jatim yang menempatkan dananya mencapai ratusan miliar rupiah. Belum termasuk yayasan sosial, seperti yayasan Darmais, Supersemar, hingga Dana Mandiri mempercayakan pengelolaan dananya di Bank UMKM Jawa Timur hingga puluhan miliar rupiah.

Demikian halnya dengan Kantor Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menunjuk Bank UMKM Jawa Timur sebagai penyalur pembiayaan bagi usaha kecil mikro dan koperasi dengan nilai Rp30 miliar melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Lebih dari itu Bank Dunia pun juga mempercayakan penyaluran bantuan ditujukan bagi kelompok masyarakat pengguna pemakai air bersih dan sanitasi (HIPPAMS) dan pemberdayaan PDAM melalui Bank UMKM Jawa Timur dengan nilai hingga Rp740 miliaran. “Kami jadi incaran lembaga negara maupun lembaga keuangan besar untuk penyaluran pembiayaan bagi kelompok usaha atau kelompok masyarakat sasaran,” kata Soeroso.

Dengan segudang prestasi tersebut menjadi hal yang lumrah jika akhirnya Bank UMKM Jawa Timur selalu menjadi ajang studi banding dari manajemen lembaga BPR lain, khususnya BPR anggota Perhimpunan BPR milik daerah (Perbamida) dari seluruh Indonesia dengan jadwal yang cukup padat.

Pria kelahiran Solo 10 September 1954 itu mengakui memiliki beberapa jurus andalan. “Kuncinya sebetulnya sederhana, ikhlas dan Istiqomah. Berikan yang terbaik, jangan hitung-hitungan hasil. Insya Allah hasilnya sangat di luar hitungan kita. Silakan dibuktikan,” jelasnya.

Ayah dua putra dan satu putri yang kini hidup bahagia dengan empat cucu tersebut, menjelaskan mengawali karirnya sebagai karyawan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim yang kini dikenal sebagai Bank Jatim pada Januari 1979 di bidang akuntansi. Saat itu dia baru saja menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ekonomi Perusahaan IKIP Surabaya (kini Unesa) pada 1978.

Setelah berpindah-pindah tugas, Soeroso sempat beberapa kali menjabat Pemimpin Cabang antara lain di Malang, Probolinggo, Jember, dan Sidoarjo sebelum akhirnya dipercaya menduduki jabatan Kepala divisi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) hingga memasuki masa pensiun awal 2010.

Meski selama bekerja di Bank Jatim sangat menyita waktunya, suami dari Endang Wijayanti mengaku sangat suka menuntut ilmu. Tidak puas dengan gelar sarjana dari IKIP, dia kuliah lagi di FE Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang dapat diselesaikan pada 1985.
Kemudian meneruskan kuliah di program master (S2) di Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta dan selesai pada 2000.

Tidak mandeg di situ, berbagai pelatihan atau kursus juga diambilnya. “Kalau ngak salah sampai 22 kursus yang saya ikuti selama bekerja di Bank Jatim. Diantaranya yang penting a.l Pengawas Kredit, Kursus Branch Manager, Sespi Bank angkatan XXIX yang semuanya dilaksanakan oleh Bank Indonesia Jakarta.”

Beberapa diantara pelatihan yang diikuti, Soeroso mengaku meraih peringkat pertama hingga lima. “Ngak usah dirinci. Toh semua itu demi untuk optimalisasi kapasitas diri dan pembuktian bahwa kita mampu…itu kalau kita bersungguh-sungguh,” bebernya.

Termasuk ketika memimpin Bank UMKM Jawa Timur, semula tidak banyak yang mengira bahwa bank kecil selevel BPR bisa melejit seperti sekarang ini. “Itu tandanya apa…kita bisa mengoptimalkan fungsi dan peran seluruh bagian yang ada di sekitar kita, termasuk fungsi pengawasan. Hal itu terlihat sampai sekarang ratio kredit bermasalah (loan to deposit ratio/NPL) relatif rendah dengan kisaran 1%,” tukasnya.

Fraud-fraud yang muncul harus segera ditangani serius dan tuntas. Jangan ditunggu sampai berlarut-larut agar tidak menjadi besar dan kronis. Segera amputasi dan tempatkan orang yang capable. “Kalau fraud sudah menjadi besar dan kronis akan lebih sulit mengatasinya karena kerusakan dapat merambat kemana-mana,” jelasnya.

Selain intensif melakukan optimalisasi dan peran di kalangan internal, Soeroso juga getol melakukan lobby ke jajaran eksternal. “Kami gencarkan lobby..kesemua lini yang potensial kami masuki…kami jelaskan langkah dan kebijakan manajemen Bank UMKM Jawa Timur itu begini begitu dengan fokus pembiayaan bagi kelompok usaha kecil mikro…kalau tidak begitu mana ada yang paham dan peduli,” ucap Soeroso.

Pihaknya juga “ngotot’ dan meyakinkan para pemilik dana bahwa pemberdayaan ekonomi ke sektor bawah itu adalah tugas mulia dan dijamin aman karena sudah ada Jamkrida yang mem-back –up kredit yang disalurkan hingga 70%.

Pimpin beberapa organisasi
Sukses Soeroso mendongkrak kinerja usaha Bank UMKM Jawa Timur telah mendorong dirinya mendapat kepercayaan dari sejumlah lembaga organisasi untuk menjadikannya sebagai pimpinan atau pengurus.

Diantaranya sebagai Bendahara Ikatan Sarjana Ekonomii Indonesia (ISEI) Jatim, Wakil Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jatim 2011-2015, Ketua Litbang Perbarindo Nasional 2011-2015.

Pada Agustus 2012 pria 58 tahun yang suka bersilaturahmi ini ditetapkan sebagai Pelaksana Revitalisasi KUD Se Jawa Timur oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan pada 20 Agustus 2012 yg tertuang dalam SK No.92/M.KUKM/VIII/2012 tentang Program Pengembangan Usaha Produktif KUD di Indonesia.

Terakhir pada 14 September lalu Soeroso ditetapkan sebagai Ketua Kompartemen Keuangan dan Perbamida Badan Kerjasama (BKS) BUMD Se Indonesia saat berlangsungnya Munas Badan Kerjasama (BKS) BUMD se Indonesia di Jakarta.

Terhadap beban-beban yang dipikulkan di pundaknya yang semakin sarat, Soeroso mengatakan akan dijalaninya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. “Semoga amanah,” katanya

]]>
http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/lakukan-pekerjaan-dengan-ikhlas-dan-istiqomah-hasilnya-pasti-di-luar-dugaan.html/feed 1
Ingin Libatkan Seluruh Anggota dalam Setiap Kegiatan MAPPI http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/ingin-libatkan-seluruh-anggota-dalam-setiap-kegiatan-mappi.html http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/ingin-libatkan-seluruh-anggota-dalam-setiap-kegiatan-mappi.html#comments Sat, 15 Nov 2014 04:02:26 +0000 mappijatim http://www.mappijatim.or.id/?p=7392 Read more »]]> Guntur Pramudiyanto, Calon Ketua MAPPI Jatim Periode 2014-2018

MAPPI Jatim – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) siap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang sekaligus memilih Ketua untuk periode 2014-2018.

Saat ini, tahapan-tahapan yang telah dilakukan panitia Musda telah memasuki penetapan bakal calon Ketua Pengda MAPPI Jatim. Berdasar verifikasi yang telah dilakukan, ada dua kandidat yang lolos sebagai calon ketua, yakni Satria Wicaksono dan Guntur Pramudiyanto.

Dalam edisi ini, media MAPPI Jatim mengulas profil kedua kandidat. Ini sebagai salah satu media untuk memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya anggota MAPPI yang akan memberikan hak suaranya.

Guntur Pramudiyanto, meski kiprahnya di MAPPI Jatim tak sebesar pengurus inti lain, namun dia ternyata memiliki harapan besar terhadap organisasi yang menaungi profesi penilai ini, agar ke depan bisa lebih maju dan menjadi wadah strategis bagi penilai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan eksistensi di dunia penilaian.

Pria kelahiran Sidoarjo, 36 tahun silam ini saat ini memimpin KJPP Guntur Eki Andri & Rekan.

Nah, untuk mengenal lebih dekat pria yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama Kelembagaan MAPPI Jatim ini, berikut petikan wawancara tim penulis mappijatim.or.id (MJ) dengan Guntur Pramudiyanto (GP).

MJ: Kalau boleh tahu apa yang mendasari Anda bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua MAPPI Jatim?

GP: Saya telah menekuni profesi ini sejak tahun 2000 yang lalu, dan melihat bahwa profesi ini belum banyak dikenal masyarakat. Oleh karena itu saya ingin agar profesi penilai bisa maju dan berkembang, utamanya agar masyarakat banyak bisa lebih mengenal. Nah, salah satu jembatan untuk itu adalah melalui organisasi yang menaungi profesi penilai, yakni MAPPI. Memang, organisasi atau MAPPI itu sendiri hanya fasilitator dan semua bisa dan berhak untuk aktif dan bergerak memajukannya. Yang terpenting adalah menumbuhkan niat seluruh profesi penilai agar ikut memiliki organisasi ini.

Maka dari itu, saya ingin terlibat dalam upaya ini, demi memajukan profesi penilai dan agar ‘roh’ organisasi ini kian dikenal juga di masyarakat dan bermanfaat pula bagi anggota khususnya.

MJ: Apa visi dan misi Anda?
GP: Kalau bicara visi dan misi saya kira semua sudah ada di organisasi, dan saya rasa semangatnya sama. Yakni ingin meningkatkan kualitas profesi penilai, atau menambah jumlah penilai, dan sebagainya. Yang membedakan adalah bagaimana caranya.
Saya melihat selama ini MAPPI Jatim sudah cukup bagus di bawah kepemimpinan Pak Giri. Ini terlihat dari kuantitas pendidikan dan pelatihan untuk penilai yang cukup rutin bahkan setiap tahun untuk masing-masing kategori bisa dua kali lebih. Satu lagi, adalah program Goes to Campuss, ini bagus dan harus didukung bahkan dilanjutkan oleh ketua mendatang. Nah, kalau misalnya Pak Giri masih bisa melanjutkan kepemimpinannya pasti saya mendukung beliau. Tapi kan sudah dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan lagi. Nah, tentunya ini harus ada yang melanjutkan.
Bagi saya, dalam organisasi yang terpenting adalah keaktifan seluruh anggota. Bagaimana anggota bisa ikut terlibat aktif, tergantung apa sumbangsih atau manfaat yang bisa dirasakan anggota. Semua itu harus ada motor penggeraknya, dalam hal ini pengurus MAPPI Jatim.

MJ: Apa yang akan Anda lakukan jika nantinya terpilih jadi ketua?
GP: Terkait bagaimana menggerakkan para anggota untuk sama-sama merasa memiliki MAPPI, misalnya dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan mereka. Ini bukan hanya kegiatan formal saja. Kalau formal, seperti pertemuan atau raker, anggota merasa sudah ada yang mewakili, dan ini yang selama ini terjadi. Saya sadar sekali bahwa mengumpulkan anggota sangat-sangat sulit.
Oleh karena itu kita harus memperbanyak kegiatan informal, seperti olahraga bareng, misal futsal, badminton, tenis, atau kegiatan outbound bareng, atau apa saja yang sekiranya anggota bisa ikut sesuai dengan minatnya.
Nah, di kegiatan itu tentunya akan banyak manfaat yang dirasakan, selain silaturahmi, berbagi pengalaman, sharing, bahkan proyek pun kadang bisa didapat dengan sering kumpul-kumpul antar KJPP atau para penilai.
Misalnya ketika ada pengguna jasa yang karakternya kurang bagus, dengan kumpul-kumpul tersebut kita bisa saling mengingatkan ke penilai lain untuk waspada terhadap orang ini. Bahkan, ketika di KJPP satu merasa pekerjaannya sudah overload, bisa saja mereka bagi-bagi pekerjaan ke penilai atau KJPP lain untuk menghandle.

MJ: Apa yang menurut Anda kurang atau kendala selama ini?
GP: Sebuah organisasi itu butuh tempat, dalam hal ini kantor. Nah, kelemahan kita selama ini adalah belum memiliki kantor yang representatif dan independen. Selama ini, kantor MAPPI menjadi tanggung jawab atau melekat pada sang ketua. Biasanya kantor ketuanya sekaligus jadi kantor MAPPI. Nah, ini kurang bagus karena anggota akan ‘sungkan’ ketika akan datang ke kantor organisasi.
Nah, saya punya keinginan bagaimana MAPPI Jatim ini memiliki kantor permanen yang independen dan semua anggota nyaman ketika akan datang ke sana. Memang, untuk membangun atau membeli kantor butuh dana yang tidak sedikit dan tak mungkin kas organisasi dihabiskan untuk itu, atau anggota urunan, tidak mungkin. Namun ini harus dimulai. Bisa saja nantinya kita menggandeng pemerintah kota atau provinsi, kalau memang pemerintah peduli ke profesi ini, kita sangat berharap ada bantuan dana atau subsidi untuk pengadaan kantor organisasi. Ini salah satu program kerja saya jika memang diberi amanah.

]]>
http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/ingin-libatkan-seluruh-anggota-dalam-setiap-kegiatan-mappi.html/feed 0
Pernah Jadi yang Pertama dan Satu-Satunya Penilai Publik di Pekanbaru http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/pernah-jadi-yang-pertama-dan-satu-satunya-penilai-publik-di-pekanbaru.html http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/pernah-jadi-yang-pertama-dan-satu-satunya-penilai-publik-di-pekanbaru.html#comments Fri, 11 Jul 2014 17:38:01 +0000 mappijatim http://www.mappijatim.or.id/?p=6487 Read more »]]> Syahril Hamdi ST, Ketua MAPPI Wilayah Sumbagteng

Syahril Hamdi, ST

SETIAP orang memiliki cita-cita atau keinginan. Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah asa bisa bisa diraih. Hal ini mungkin juga pernah dialami Syahril Hamdi. Ketua Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) wilayah Sumbagteng (Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau) ini bisa dikatakan menjadi seorang penilai publik karena berawal dari coba-coba. Namun justru dari coba-coba itu dia tertantang untuk lebih menekuni secara serius.

Seperti yang dituturkannya kepada penulis, perjalanan karirnya bermula pada tahun 1995 ketika Syahril baru menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Teknik Mesin di Universitas Andalas, Padang. Tamat dari kuliah dia bekerja di sebuah Perusahaan Konstruksi di bidang Mechanical dan Electrical untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai Field Engineer sampai selesainya proyek tersebut tahun 1997.

“Selesai proyek saya melamar pekerjaan di suatu perusahan yang membutuhkan seorang Mechanical Engineer yang saya sendiri tidak tahu posisi apa yang sedang dibutuhkan. Setelah dipanggil untuk interview ternyata perusahaan tersebut adalah PT Ujatek Baru dan posisi yang dibutuhkan adalah Penilai Mesin dan Peralatan,” kata Syahril.

Karena pekerjaan penilaian adalah dunia baru bagi dia, Syahril pun ingin mencoba dan mengetahi lebih mendalam apa sebenarnya penilai publik itu. Setelah mengikuti Inspeksi Lapangan sebagai Asisten Penilai ke berbagai macam pabrik dan industri yang cukup besar, justru membuatnya tertarik terhadap profesi penilai. “Ini membuat saya mulai serius di bidang penilaian ini,” tukas pria kelaihran Batusangkar, 17 Mei 1970 ini.

Ditambahkannya, pada tahun 1999 dia pindah ke PT Piesta Penilai (yang sekarang menjadi KJPP Toha Okky Heru & Rekan) sebagai Asisten Penilai dengan spesialisasi Mesin dan Peralatan. Nah, di sini dia mulai memperdalam pengetahuan terkait penilaian.

“Tahun 2000 pertama kali saya mengikuti Pendidikan MAPPI, yang pada waktu itu namanya masih Pendidikan P1-P2. Tahun 2002 saya lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP) dan bulan Maret tahun 2003 saya mengantongi Izin Penilai dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 2004 saya ditawari untuk membuka Kantor Cabang di Pekanbaru. Ternyata saat itu baru saya sendiri yang berstatus sebagai Penilai Publik di Pekanbaru, walaupun sebelumnya sudah ada beberapa Perusahaan Penilai yang berstatus kantor cabang yang beroperasi,” papar Syahril.

Seringnya berinteraksi dan bertemu dengan profesi penilai dari sejumlah daerah seperti di Pekanbaru, Padang, Batam dan Jambi tersebut, terbesit niat untuk membentuk Pengurus Daerah MAPPI wilayah Sumatera Bagian Tengah yang meliputi Riau, Kepulauan Riau Sumatera Barat dan Jambi.

“Alhamdulillah tahun 2009 terbentuklah kepengurusan pertama Pengda MAPPI Sumbagteng dan teman-teman mangamanatkan kepada saya sebagai ketuanya,” ungkapnya.

Sebagai Ketua MAPPI Sumbagteng, diakuinya tantangan memang selalu ada, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari luar terutama datang dari pengguna jasa terutama perbankan yang masih menganggap pekerjaan penilaian hanya sebatas formalitas dan cenderung dianggap pekerjaan yang gampang, yaitu hanya foto-foto dan menerbitkan laporan.

“Dengan pandangan tersebut konsekuensinya adalah biaya (fee) ditekan semurah-murahnya dan waktu penyelesaian ditekan secepat mungkin. Tantangan terbesar yang saya alami adalah pada waktu penerapan SK MAPPI No.004 tahun 2010 mengenai Fee Minimal Penilaian. Sebagai Ketua, saya yang menjadi sasaran komplain dari pihak perbankan di Wilayah Sumbagteng, karena KJPP dianggap menghambat bisnis mereka dengan biaya penilaian yang menurut mereka mahal,” ujarnya.

Sementara tantangan dari dalam, lanjut Syahril, adalah masih banyak beroperasinya kantor perwakilan yang tidak terdaftar ataupun tidak punya Izin dari Departemen Keuangan (PPAJP). Disamping itu masih ada kantor perwakilan yang dipimpin oleh seseorang yang bukan anggota MAPPI, bahkan belum lulus pendidikan setingkat PDP-1.

“Ironisnya, kantor-kantor perwakilan tersebut bisa menerapkan fee lebih murah dan waktu penyelesaian lebih cepat daripada kantor cabang yang dipimpin oleh seorang penilai publik, karena mereka dengan mudahnya mendapatkan blangko Blank Sign dari Pimpinan KJPP-nya,” tandas Ketua Wilayah Riau pada Keluarga Alumni Teknik Universitas Andalas (KATUA) ini.

Untuk menyikapi hal itu, pihaknya mengaku selalu aktif menyosialisasikan kepada para pengguna jasa tentang SPI, KEPI dan peraturan-peraturan yang mengatur profesi penilai agar tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pengguna jasa. “Dan bagi kantor perwakilan kami selalu menghimbau untuk segera mengurus perizinannya ke Departemen Keuangan. Disamping itu kami menghimbau untuk mendaftarkan stafnya menjadi anggota MAPPI,” kata Syahril.

Perlu diketahui, saat ini jumlah anggota MAPPI di Wilayah Sumbagteng mencapai sekitar 120 orang yang terdiri dari 5 orang Penilai Publik dan selebihnya anggota MAPPI T, P dan S.

Dalam kesempatan itu Syahril berpesan kepada para penilai khususnya pemula, mulailah dari awal melakukan penilaian dengan benar sesuai SPI dan KEPI. “Karena kalau dari awal dimulai dengan cara-cara yang tidak sesuai SPI dan KEPI, akan sudah mengubah kebiasaan itu nantinya dan mulailah dengan menghargai profesi, karena kalau tidak kita siapa lagi yang akan menghargai profesi penilai ini. Yang tidak kalah penting adalah tanamkan dalam diri kita bahwa penilai publik adalah profesi yang dibutuhkan dalam dunia usaha, bukan di posisi yang membutuhkan pekerjaan, sehingga kita bisa menerapkan biaya jasa yang pantas dan wajar,” pungkasnya.

]]>
http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/pernah-jadi-yang-pertama-dan-satu-satunya-penilai-publik-di-pekanbaru.html/feed 0
Ingin Ciptakan Kenyamanan dan Keamanan dalam Kebersamaan http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/ingin-ciptakan-kenyamanan-dan-keamanan-dalam-kebersamaan.html http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/ingin-ciptakan-kenyamanan-dan-keamanan-dalam-kebersamaan.html#comments Mon, 10 Mar 2014 11:40:48 +0000 mappijatim http://www.mappijatim.or.id/?p=5702 Read more »]]>  

Ir Bambang Herry Susanto, M.Si, Ketua MAPPI Kalselteng 2014-2018

BAGI para profesi penilai publik di kawasan Kalimantan, nama Bambang Herry Susanto bukan orang baru lagi. Dia sudah kenyang ‘makan asam garam’ di dunia penilaian. Tidak heran jika pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) yang digelar pada 15 Februari 2014 lalu Bambang terpilih sebagai Ketua untuk periode 2014-2018.

Dalam perbincangan dengan tim penulis mappijatim, Bambang menuturkan jika mengingat organisasi ini baru terbentuk di Kalselteng, yang segera dilakukannya adalah membentuk kepengurusan yang solid dan melaksanakan program kerja yang telah menjadi visi dan misinya ketika mencalonkan diri.

“Saya ingin mewujudkan kemajuan profesi penilai dengan menciptakan kondisi kekuatan kebersamaan dan solidaritas yang stabil dan sehat melalui upaya pengembangan jumlah penilai, pemberdayaan kompetensi, dan pendayagunaan potensi penilai ikut berperan dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Tengah secara optimal dan berkelanjutan dengan didasari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI),” tuturnya.

Selain itu, ke depan pihaknya juga akan terus berupaya memberikan dan menyebarkan informasi seluas-luasnya untuk memajukan profesi penilai yang setara dengan profesi lainnya, juga menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam kebersamaan membangun penilai di Kalselteng yang profesional dan berintegritas tinggi serta meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik.

“Kami juga berupaya untuk meningkatkan jumlah penilai yang handal dan kompeten dengan kemudahan mengikuti pendidikan profesi bagi anggota penilai maupun calon penilai pendidikan yang berkelanjutan, juga mendayagunakan peran penilai melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kalselteng secara optimal dan berkelanjutan, serta menjalin dan menjaga hubungan yang harmonis antar penilai, pengguna jasa serta dengan stake holder dan pihak-pihak yang terkait,” beber Bambang.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ambisi itu, Bambang menyebut pihaknya telah melakukan penandatanganan kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.

Bambang berharap, ke depan mudah-mudahan profesi penilai akan lebih dikenal oleh masyarakat Kalselteng secara luas dan dapat digunakan sebagai jasa profesi.

Sekadar diketahui, Bambang saat ini menjabat Kepala Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan (MBPRU & Rekan) ini memang telah puluhan tahun berkecimpung di kegiatan penilaian. Namun sebelum memilih profesi penilai, Bambang pernah bekerja di salah satu perusahaan konsultan properti terbesar di Indonesia, selain juga berpengalaman sebagai analis kredit pada salah satu bank BUMN terkemuka.

Bambang memperoleh gelar Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 1990 dan Magister Sains pada Program Studi Ekonomika Pembangunan dalam bidang Penilaian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001.

 

]]>
http://www.mappijatim.or.id/profil-dan-wawancara/ingin-ciptakan-kenyamanan-dan-keamanan-dalam-kebersamaan.html/feed 0