Berperan Penting dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Negara

Antara Aset dan Profesi Penilai (1)

ANTARA aset dan profesi penilai ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling terkait. Banyak hal yang berhubungan dengan penilaian aset dan fungsi dari seorang profesi penilai. Ini sengaja diingatkan kembali, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui profesi penilai.

Bicara soal aset, banyak yang mendasari tujuan dilakukannya penilaian terhadap sebuah aset. Mulai untuk laporan keuangan perusahaan, laporan aset milik pemerintah, aset yang akan dijaminkan ke bank, hingga aset yang akan dilepas untuk ganti rugi pembebasan lahan, dan sebagainya.

Terkait ganti rugi lahan, di Indonesia fenomena ini selalu menjadi topik bahasan karena banyak terjadi di sejumlah daerah. Dimana banyak proses ganti rugi lahan yang bermasalahan karena dianggap nilai ganti ruginya tidak sepadan. Ini terjadi karena selama ini pemerintah selalu menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai landasan besarnya nilai ganti rugi Ini menimbulkan pertanyaan, terkait perbedaan nilai tersebut.

Pemerhati Penilai dan Perpajakan, Rinto Ariwibowo mengatakan, NJOP merupakan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan yang merupakan hasil dari proses penilaian yang dilakukan penilai di Direktorat Jenderal Pajak yang tujuan sebenarnya adalah untuk perpajakan, dan bukan untuk jual beli atau bahkan untuk ganti rugi. Padahal, dalam ilmu penilaian, nilai yang dihasilkan untuk pajak sangat berbeda dengan nilai untuk ganti rugi. Karena itu, NJOP yang digunakan sebagai landasan besaran nilai ganti rugi tidaklah tepat.

“Disinilah peran profesi penilai independen dituntut untuk mengusulkan jumlah ganti rugi yang sepadan untuk tanah dan bangunan yang dijadikan objek pembebasan tanah, yang jumlahnya sepadan dengan metode dan perhitungan tertentu yang tentunya nilai yang dihasilkan lebih besar dari NJOP maupun jual beli. Di Amerika ataupun Malaysia sekalipun, kegiatan ini sudah lama berlaku,” tutur dia.

Rinto juga menggambarkan kasus lain yang berkaitan dengan proses ganti rugi. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan aturan dimana perusahaan rokok dilarang menampilkan adegan merokok yang diperankan model iklan. Aturan itu dianggap produsen rokok memicu penurunan penjualan produknya. Mereka pun menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami akibat aturan tersebut.

Pemerintah AS merespon cepat tuntutan tersebut dan membuat suatu sistem ganti rugi agar tercipta keadilan. Maka dibuatlah suatu metode untuk menentukan nilai ganti rugi yang mengacu pada nilai usaha. Dari situ lah muncul penilaian usaha yang hanya bisa dilakukan oleh seorang penilai profesional independen.

“Dari dua contoh kasus di atas kita dapat mengetahui apa pentingnya ilmu penilai dan profesi penilai. Profesi penilai layaknya seorang notaris atau akuntan publik yang memiliki wewenang dalam menentukan nilai suatu aset maupun usaha. Namun di Indonesia belum sepenuhnya berlaku,” ungkap dia.

Diakuinya, nilai yang lazimnya menjadi basis pengukuran finansial dalam setiap laporan keuangan merupakan produk profesional yang dihasilkan oleh seorang penilai, disamping keterlibatan seorang akuntan dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Ditambahkan Rinto, peran profesi penilai aset kian nampak menyusul diberlakukannya Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi daerah yang efektif berlaku pada 2013. Undang-undang ini pada dasarnya bertujuan untuk optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing daerah di Indonesia.

“Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan keahlian yang mampu menyokong kinerja penerimaan daerah di bidang perpajakan daerah yang sesuai dan reliable, terlebih dengan diserahkannya Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pajak Bumi/Bangunan oleh pusat ke daerah,” ulas dia.

Pemerintah pusat, diakuinya sangat berperan penting dalam pengembangan profesi penilai di Indonesia, dimana secara spesifik penilaian fiskal dan penilaian untuk tujuan inventarisasi aset pemerintah merupakan bagian fungsional yang cukup penting dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. “Peran penilai pusat dalam hal ini juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang mumpuni agar mampu merealisasikan penyelenggaraan keuangan negara yang optimal,” pungkasnya. (bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*