Tak Linier dengan Pertumbuhan Ekonomi

Penilai Publik, Profesi Langka yang Kian Menjanjikan (1)

MAPPI Jatim – Tidak banyak memang masyarakat yang mengenal profesi penilai. Padahal, profesi ini menarik untuk digeluti. Objek penilaian juga banyak; mulai dari aset pemerintah, jaminan kredit bank, hingga aset perusahaan. Dan yang menarik lagi tentunya, tarif jasa yang didapat.

Salah satu dari sekian masyarakat yang memilih berprofesi sebagai penilai adalah Budi Prasodjo. Sebagai tenaga penilai publik, Budi harus melakukan penilaian (appraisal) secara independen sesuai dengan permintaan klien. Misalnya, ia harus melakukan verifikasi dan identifikasi data yang diberikan kliennya, seperti data tarif penginapan di daerah setempat Rp 1 juta per malam. “Itu harus diverifikasi, benar atau tidak. Jadi, bukan semata mengamini pernyataan klien,” ungkap Senior Partner di kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Sugianto & Rekan ini.

Memberikan informasi data dan analisis sebuah objek yang dinilai, memang, menjadi rutinitas Budi sehari-hari sebagai seorang penilai. Sesuai dengan namanya, penilai adalah orang yang memberikan opini nilai atas objek tertentu berdasarkan data atau fakta objektif dan relevan. Penilai menggunakan metode atawa teknik tertentu dalam pekerjaannya.

Tak heran, profesi ini punya peran besar bagi bisnis perusahaan dan proses pemerintahan. Apalagi, pemerintah sedang membangun banyak proyek infrastruktur publik yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bernilai ribuan triliun rupiah.

Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi), Hamid Yusuf mengatakan, profesi penilai mulai dikenal di negara kita sejak 1970-an. Kala itu, jasa penilai banyak dimanfaatkan untuk kepentingan investasi di Tanah Air. Banyak perusahaan asing mendatangkan tim penilai dari luar Indonesia. Yang pertama memakai jasa penilai ialah perusahaan Filipina. Jadi, bisa dibilang, profesi ini dikenalkan oleh orang Filipina.

Dari situlah, jasa penilai mulai populer di negara kita. Tak sedikit kalangan swasta yang tertarik memakai jasa penilai untuk menilai aset perusahaannya. Salah satunya sektor perbankan. Penilai dibutuhkan untuk menilai aset debitur yang menjadi jaminan saat mengajukan kredit di bank.

Adapun di pemerintahan, jasa penilai diperlukan untuk kepentingan penilaian aset pemerintah. Contoh, menilai objek pajak, seperti nilai jual objek pajak (NJOP) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sebagai konsekuensi lahirnya era otonomi daerah, jasa penilai juga berperan membantu pemerintah daerah dalam menyusun database aset dan kekayaannya. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya tak lain untuk mengoptimalkan potensi perekonomian daerah.

Memang, dibanding dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jumlah penilai publik di Indonesia masih sedikit hanya 329 penguji. Sejak 2008, rata-rata pertumbuhan jumlah profesi penilai publik di Indonesia per tahun hanya 4%.

Kepala Bidang Usaha dan Penilai Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan, Dadan Kuswardi mengatakan, profesi penilai saat ini masih belum populer, padahal profesi ini sangat dibutuhkan untuk menilai aset berupa gedung, tanah, dan mobil. Idealnya jumlah penilai di Indonesia setidaknya satu banding 5.000 orang jumlah penduduk.

“Sebenarnya potensi untuk profesi penilai cukup besar di Indonesia. Objek untuk penilaian juga banyak seperti aset negara dan pemerintah daerah, jaminan kredit bank, hingga aset perusahaan yang akan go public,” katanya.

Dari 329 penilai publik, sebanyak 300 penguji atau 91,2% berdomisili di Pulau Jawa. Saat ini setidaknya ada 29.000 penugasan penilaian di Indonesia dalam setahun. Ini menunjukkan berapa banyak sebenarnya kebutuhan penilai. Sebuah Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dalam setahun bisa mendapatkan proyek jasa penilaian antara Rp 2 miliar hingga Rp 22 miliar dalam setahun. “Sebenarnya kalau bisa di satu daerah kabupaten kota ada dua penilai,” ujarnya. (bersambung)

Sumber: Kontan, diolah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*