BPK Minta Semua Transaksi Pemerintah Melalui Bank

MAPPI Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta semua transaksi di pemerintah agar mudah terdeteksi oleh auditor BPK, baik terkait belanja modal maupun belanja pegawai, agar melakukan transaksi tersebut menggunakan jasa perbankan.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, untuk mempermudah BPK melakukan audit, pemerintah dirasa perlu melakukan transaksi, termasuk dengan pihak ketiga, menggunakan transaksi non tunai atau menggunakan jasa perbankan. Artinya, tidak harus lagi bertransaksi secara tunai.

“Artinya, tidak boleh membelanjakan secara cash atau tunai. Syarat ini harus ditambahkan dalam perjanjian kerjanya antara PPK (pejabat pembuat Komitmen),” kata Hadi, hari ini.

Hadi mengaku bahwa upaya ini telah dilakukan oleh BPK, dengan mendatangi semua Gubernur di Pulau Jawa dan Kementerian BUMN untuk melakukan apa yang diusulkan oleh BPK itu. Bahkan, usulan itu diakui siap dijalankan oleh para Gubernur.

“Cuma pada kontrak-kontrak baru nantinya. Tapi, kita harapkan dapat terealisasi dan dapat diaudit dengan baik,” ujarnya.

Jika semua transaksi telah masuk ke KPPN, lanjut dia, maka BPK bisa membuat laporan keuagan tandingan dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, karena semua data transaksi keuangan telah ada ditangan BPK. Ini memudahkan auditor BPK untuk memantau atau menelesuri aliran aliran uang.

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

9 Responses

  1. Terikasih kang informasinya snagat menarik

  2. menarik dan bagus min artikel nya

  3. Setelah membaca artikelnya ternyata informasi yang ada didalam nya sangat bagus dan menambah wawasan,terimakasih

  4. Isi artikel nya sangat bagus dan sangat bermanfaat,terima kasih

  5. isi artikel nya sangat bermanfaat sekali terimakasih .

  6. infonya keren dan menambah wawasan kita semua gan !!

  7. informasinya sangat bagus dan memberikan banyak manfaat..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*