Revisi PMK 125 Munculkan Pro dan Kontra

MAPPI Jatim – Draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai revisi atas PMK Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik yang saat ini tengah memasuki tahap final dan akan ditandatangani Menteri Keuangan memunculkan pro dan kontra di kalangan profesi penilai.

Mereka menilai aturan revisi tersebut berpotensi menciptakan perusahaan atau kantor-kantor penilai baru yang tidak menjalankan aktivitas sesuai spesialisasi yang diizinkan.

Memang, dalam revisi PMK ada beberapa hal penting yang menjadi bahasan. Misalnya adanya ‘pemekaran’ izin profesi penilai, yang sebelumnya hanya dikelompokkan sebagai penilai properti dan penilai bisnis, namun dalam revisi tersebut izin dibagi tiga yakni penilaian properti sederhana, penilaian properti, dan penilaian bisnis. Kemenkeu sendiri berharap aturan ini akan menggenjot jumlah profesi penilai dan KJPP di daerah-daerah yang ekonominya terus bertumbuh.

Hal lain yang banyak dipertentangkan adalah dibolehkannya penilai properti sederhana membuka atau mendirikan kantor jasa penilai publik (KJPP) di sejumlah daerah dan menjadi kepala cabang. Hal ini dikhawatirkan akan membingungkan pengguna jasa, karena ketidak tahuan mereka.

Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jatim, Giri Bayu Kusumah mengatakan, aturan tersebut akan berpotensi menimbulkan kebingungan utamanya bagi pengguna jasa dan penyalah gunaan pekerjaan. Pasalnya, bukan tidak mungkin penilai properti sederhana akan juga melakukan kegiatan penilaian yang bukan menjadi spesialisasinya. Pokok permasalahannya karena dalam beleid tersebut diperkenankan profesi penilai properti sederhana untuk mendirikan KJPP sendiri di daerah.

“Karena pengguna jasa tahunya kantor jasa penilai publik ya otomatis bisa melakukan kegiatan penilaian apa saja, termasuk profesi penilai. Mereka tidak melihat spesialisasi atau izin yang dipegang apakah properti sederhana, atau bisnis, dan sebagainya,” jelas Giri.

Penegasan Giri tersebut bukan isapan jempol. Pasalnya, selama ini banyak komentar atau pertentangan yang disampaikan para profesi penilai atau pelaku usaha jasa penilai publik, baik yang disampaikan melalui surat terbuka yang masuk, situs MAPPI, hingga media sosial.

“Revisi PMK 125 ini banyak aturan yang mengalami kemunduran, karena malahan nantinya akan menambah keruwetan dan ketidakjelasan, bahkan dapat merendahkan penilaian terhadap penilai publik itu sendiri. Sebaiknya Penilai Properti Sederhana (PPS) hanya boleh menjadi pemimpin perwakilan, tidak boleh menjadi pemimpin cabang apalagi bisa mendirikan KJPP sendiri,” tulis Agung Pratama, seorang penilai di Jatim.

Menurutnya, yang dikhawatirkan adalah di lapangan, dimana pengguna jasa menyamaratakan antara penilai properti sederhana, penilai properti, atau penilai bisnis.

Ketua Umum MAPPI Hamid Yusuf juga sependapat. Menurutnya, revisi PMK 125 tersebut di satu sisi memang ditujukan untuk menciptakan jumlah profesi penilai di daerah-daerah. Namun dengan cara tersebut, justru memunculkan persaingan tidak sehat di antara KJPP.

“Saya melihat ada dua hal dalam revisi PMK 125 ini, pertama adalah regulator dalam hal ini Kemenkeu justru menambah beban pekerjaan karena akan banyak bermunculan KJPP baru, sehingga akan mempersulit pengawasan secara intensif di lapangan, demikian juga dengan membengkaknya anggaran,” ungkap Hamid.

Hal kedua, lanjut dia, adalah profesi penilai tidak lagi dipandang eksklusif. Artinya, pengguna jasa akan melihat bahwa penilai bisa diperalat. Ini berhubungan dengan integritas penilai itu sendiri. Padahal, ungkap Hamid, profesi penilai sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional.

“Kami melihat jumlah penilai linier dengan perkebangan ekonomi di suatu daerah. Jabodetabek misalnya, cukup mendominasi jumlah penilai, demikian juga dengan Jatim yang jumlahnya cukup lumayan. Jadi jangan samakan dengan profesi akuntan publik, atau notaris,” beber Hamid.

Oleh karena itu, ia berharap Kemenkeu bisa lebih bijak dalam mengeluarkan sebuah aturan. Dalam hal ini, terkait profesi penilai harus dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah, letak geografis, serta kepentingan usaha jasa itu sendiri.

Sekretaris MAPPI Jatim, Irfan Yusa menambahkan, tak bisa dipungkiri bahwa aturan tersebut didasari oleh semangat pemerintah untuk memperbanyak jumlah KJPP di daerah. Namun petunjuk teknisnya yang kurang tepat.

“Namun jika toh aturan ini tetap didok, yang harus jadi perhatian adalah materi pelatihan atau ujian terhadap penilai properti sederhana harus disesuaiakan dengan pekerjaan dia di lapangan. Jangan melebar ke mana-mana. Ini untuk meminimalisasi penyimpangan KJPP-KJPP baru,” ujar dia.

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan & Jasa Penilai Publik Kemenkeu, Langgeng Subur mengakui bahwa draft revisi tersebut memang banyak pro dan kontra di lapangan. Namun ia melihat bahwa hal itu merupakankonsekuensi dari sebuah aturan.

Sejatinya, ungkap Langgeng, revisi tersebut dimaksudkan untuk lebih menata KJPP yang ada, selain juga untuk memberikan peluang kian meratanya para penilai di daerah-daerah. “Kita sudah melihat adanya pro dan kontra ini. Dan kami memang akan meneruskan masukan-masukan masyarakat ini ke Menteri Keuangan untuk dikaji ulang,” jelas Langgeng.

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Revisi PMK No.125, hal yang harus segera dirubah adalah pasal bahwa untuk pengunduran diri seorang rekan harus mendapat persetujuan rekan/pemimpin rekan, hal inilah sekarang saya hadapi menjadi permasalahan pengunduran diri saya yang tidak dapat diproses oleh PPAJP, beda dengan profesi lain, jika mundur ya mundur saja, tinggal dicatat dalam pencatatan administrasi di PPAJP, jika ada masalah perselisihan diselesaikan saja lewat jalur musyawarah atau jalur hukum, bukan malah menghalang-halangi pengunduran diri seorang penilai publik, terutama jika posisi sebagai rekan, bukan pemimpin rekan, maka bargaining powernya menjadi lemah, mohon aturan PMK 125 ini dibuat untuk melindungi penilai publik, bukan malah mempersulit hidup saya sebagai penilai publik, dimana letak keadilan di negara ini, keadilan hanya milik segelintir orang2 yang berkuasa, berduit dan ternyata ini masih menjadi warisan bangsa ini, saya akan tetap melakukan perlawanan melawan kedzoliman ini, mudah2an Tuhan masih mendengar doa orang2 kecil di negeri ini…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*