Wagub Jatim: Seharusnya Institusi Pemerintah dan Swasta Pakai Jasa Penilai

MAPPI Jatim – Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menegaskan perlunya jasa penilai dalam mendukung pembangunan di wilayahnya bahkan nasional. Peran penilai diakuinya sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian di Jatim, mengingat penilaian aset baik pembebasan tanah maupun properti hanya bisa dilakukan profesi penilai.

“Jatim daerah yang berkembang buktinya Jatim penyumbang PDRB kedua terbesar setelah Jakarta. Jika Jakarta menyumbang 17 persen PDRB nasional, Jatim menyumbang 16 persen. Ini artinya Jatim terus berkembang dan salah satu perkembangannya pada infrastruktur,” ungkap Wakil Gubenur Jatim, Saifullah Yusuf usai membuka Musyawarah Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Timur di Hotel Empire Palace Surabaya, Kamis (20/11/2014).

Diakuinya, peran penilai sangat diperlukan, apalagi pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur maupun gencar menarik investasi baru. Gus Ipul, sapaan akra Wakil Gubernur Jatim ini bahkan mengimbau institusi pemerintah maupun swasta memakai jasa penilai.

“Seharusnya institusi pemerintah maupun swasta menggunakan jasa penilai ini. Karena tidak mungkin mereka harus melakukan sendiri. Apalagi pemerintah, untuk menilai pembebasan lahan untuk jalan tol misalnya, tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri. Ini domainnya jasa penilai,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya sangat mendukung upaya MAPPI Jatim untuk terus memperbanyak jumlah profesi penilai. Dengan demikian, mereka bisa mengisi segala kebutuhan penilaian aset di Jatim.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP MAPPI, Budi Prasodjo mengakui, pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah maupun kualitas SDM para penilai, mengingat potensi pasar dari profesi ini sangat besar.

“Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), dimana semua jasa dari luar negeri bebas masuk. Jangan sampai nanti tim penilai aset pun dikuasai tenaga dari luar negeri dan kita hanya akan jadi penonton saja,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD MAPPI Jatim periode 2010-2014, Giri Bayu Kusuma, yang menilai bahwa kebutuhan penilai terus meningkat. Tetapi jumlah penilai masih minim.

“Anggota MAPPI Jatim saat ini sudah ratusan, sedangkan penilainya baru puluhan. Tapi setidaknya dalam dua periode kepemimpinan saya jumlah penilai sudah naik 100 persen,” beber Giri.

Ditambahkan, saat ini MAPPI Jatim terus memperbanyak pendidikan khusus tenaga penilai di Jatim. Kendala lain yang juga menyulitkan lahirnya penilai profesi ini juga disebabkan karena pendidikan profesi penilai di Indonesia baru dua, yakni di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gajah Mada (UGM). Sedangkan S2 nya ada di Universitas Brawijaya Malang, tetapi baru untuk penilai bisnis saja.

“Kami berharap seiring dengan pesatnya pertumbuhan infrastruktur akan membuat profesi penilai ini diminati masyarakat,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*